by

Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Pemdes Godog, Kejari Sukoharjo Bakal Panggil Kades

Akuntabel.id, SUKOHARJO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukoharjo, terus menggali kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana desa (DD) tahun 2022 dan 2023 Desa Godog, Kecamatan Polokarto.

Kasi Intel Kejari Sukoharjo, Galih Martino Dwi Cahyo, mengatakan, Kejari Sukoharjo sudah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Godog. Bahkan dalam waktu dekat, kembali akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Desa (Kades) Godog, Agus Adi Setiawan.

“Naik statusnya, kemarin Puldata dan Pulbaket, sekarang sudah masuk ke ranah penyelidikan. Karena baru mulai jadi baru dua saksi, minggu ini rencananya empat sampai enam saksi yang kita mintai keterangan, termasuk dari pemerintah desanya juga,” kata Galih.

Menurut Galih, penyelidikan ini menindaklanjuti aksi unjuk rasa warga di Kantor Balai Desa Godog, pada Rabu (5/7/2023) lalu. Dimana aksi unjuk rasa tersebut dilakukan untuk mempertanyakan dan mengklarifikasi serapan anggaran dana desa (DD) tahun 2022 dan 2023.

“Dari hasil aksi massa kemarin kita tidak lanjutin juga dan ya memang ada mengarah ke indikasi tindak pidana korupsi,” terang Galih.

Sebagai informasi, sebelumnya ratusan warga menggeruduk Kantor Kades Godog, Kecamatan Polokarto. Pada mediasi tersebut diwarnai protes dan usulan dari warga dan minta agar Pemdes segera merealisasikan dana tersebut.

Informasi yang diterima ada Rp318.415.000 baik dari DD atau BUMDES yang terealisasikan. Namun terdapat Rp233.127.000 yang belum terealisasikan. Hanya saja Kades Godog membantah dan mengakui sudah ada program yang dijalankan serta belum dijalankan.

Dalam pertemuan tersebut juga dijelaskan untuk menutupi program tahap 1 tahun 2023 tidak boleh mengambil dana tahap 2. Namun ternyata tahap 2 sudah terambil tiga kali dengan total Rp245 juta.

Anggota BPD Godog, Joko Supardi menyebut, anggaran tahun 2019 hingga 2020 sudah terjadi permasalahan. Namun permasalahan tersebut hingga tahun 2023 ini masih terjadi dan tidak bisa direalisasikan sesuai aturan.

Dari data BPD, menemukan dana yang tak terealisasi sebagai berikut: Bumdes TA 2019 sebesar Rp20 juta, Bumdes TA 2022 Rp100 juta, Silpa Retribusi 2022 sebesar Rp49 juta. Sementara anggaran tahap 1 tahun 2023 ini sebesar Rp149.415.000.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

Berita Terbaru