by

Proyek Jual Beli Kalender di Sekolah Negeri, LAPAAN RI Minta Bupati Sukoharjo Nonaktifkan Direktur PD Percada

Akuntabel.id, SUKOHARJO – Direktur PD Percada berinisial M diduga melakukan pelanggaran tentang pungutan melalui penjualan kalender terhadap siswa SMP di Sukoharjo periode 2022/2023. Atas kasus tersebut, LAPAAN RI mendorong Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo melakukan penyelidikan lebih dalam.

“Dalam kasus ini LAPAAN RI mendorong agar kejaksaan terus melakukan penyelidikan secara mendalam kepada seluruh pegawai Percada, karena ini sebuah persoalan besar yang melibatkan lembaga pendidikan,” ucap Ketua LAPAAN RI, Kusumo Putro, Rabu (9/8/2023).

Seperti diketahui, PD Percada diduga memanfaatkan sekolah-sekolah di Sukoharjo untuk menjual kalender pada tahun 2022-2023 kepada siswa seharga Rp20 ribu/ kalender, salah satu sekolah yakni SMPN 1 Baki. Kasus penjualan kalender tersebut terjadi pada Desember 2022 lalu.

M diduga menawarkan kepada sekolah-sekolah agar membuat kalender untuk dijual kepada para siswa tanpa ada persetujuan dari Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sukoharjo. Sehingga Kusumo menilai bahwa proyek ini dilakukan secara sepihak oleh PD Percada.

“Ini terindikasi ada unsur paksaan. MKKS SD dan SMP tidak tahu menahu tentang hal ini, bahkan tidak pernah diajak koordinasi,” ujar Kusumo.

Dalam proses penjualan ini, PD Percada diketahui melakukan dropping kalender ke sekolah-sekolah. Kemudian untuk proses pembayaran diberikan waktu satu hingga dua minggu.

“Di tahun 2022 hampir semua sekolah membeli, dengan jumlah siswa SD sekitar 43 ribu, SMP 30 ribu lebih. Di tahun 2023 sekitar 70 persen yang membeli. Dan saya menduga ada penyalahgunaan kewenangan yang terindikasi tindak pidana korupsi,” terangnya.

Mengingat penanganan kasus ini masih dalam penyelidikan Kejari Sukoharjo, Kusumo pun mendorong Bupati Sukoharjo, Etik Suryani agar segera menonaktifkan Direktur PD Percada, M. Sebab dalam kasus ini banyak pihak yang dirugikan, salah satunya kepala sekolah, yang mana mereka mengetahui penjualan kalender itu atas dasar program dari Disdikbud Sukoharjo.

“Ketika nanti sudah terbukti pelanggaran hukum dan terindikasi tindak pidana korupsi, maka kami minta pada bupati untuk segera mencopot M dari Direktur PD Percada,” tegas Kusumo.

Pada kasus ini, Kejari Sukoharjo telah melakukan pemanggilan terhadap sembilan orang. Rinciannya, delapan orang Kepala Sekolah, terdiri SD dan SMP serta satu orang adalah Direktur Utama (Dirut) PD Percada, M.

“Kami juga akan segera mendatangi DPPKAD, Percada ini perusahaan daerah artinya pertanggungjawaban kepada bupati. Ketika kepala dinas dan bupati merasa tidak diajak koordinasi jadi ini sesuatu yang sangat fatal, bisa juga Percada melakukan penjualan hal lain,” tandas Kusumo.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

Berita Terbaru